PALEMBANG - Polemik pasar 16 Ilir yang belum menemukan titik terang soal sewa harga kios antara pedagang dan pengelola ditanggapi oleh pengamat.

Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah, Dr Sri Rahayu mengatakan polemik itu karena adanya perbedaan pemikiran antara pedagang dan pengelola.

Pedagang berpikirnya kondisi saat ini, sedangkan pengusaha berpikirnya kondisi yang akan datang.

Maka solusinya adalah duduk bersama dengan membicarakan sewa jangan langsung 25 tahun.

Tapi bayar sewa setahun atau dua tahun dulu maksimal lima tahun agar tidak berat bagi pedagang.

Selain itu juga jika nanti renovasi dinilai berhasil dilaksanakan dengan jam operasional lebih lama dan pengunjung lebih ramai, maka biaya sewa bisa dibicarakan lagi.

"Pedagang itu mau diajak bicara duduk bersama baik-baik, kalau nanti omset naik setelah renovasi maka bisa dibicarakan sewa naik karena kondisi ekonomi saat ini belum terlalu bagus," ujar Sri Rahayu, Kamis (14/3/2024).

Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah itu mengatakan memang cukup berat membayar sewa Rp 100 ribu per hari karena itu harus menyisihkan pendapatan bersih dari semua omset.

Maka itu tadi solusinya duduk bersama bahas sewa yang sama-sama saling bisa diterima semua pihak.

Sewa Lapak Capai Rp 750 Juta

Harga sewa lapak kios di Pasar 16 Ilir yang ditetapak pihak pengelola yakni PT Bima Citra Realty (BCR) di angka Rp350 juta hingga Rp 750 juta dengan sistem hak guna usaha (HGU) selama 30 tahun menimbulkan polemik. 

Terkait polemik Pasar 16 Ilir Palembang yang masih belum pas antara keinginan pedagang dan pengelola, Pj Sekda Palembang Gunawan MT enggan memberikan komentar terkait itu.

Gunawan beralasan mediasi atau koordinasi kedua pihak masih berlangsung saat ini.

Sementara itu terkait keinginan Pj Walikota Palembang Ratu Dewa yang meminta agar Perumda Palembang Jaya diaudit karena nilai retribusi pasar yang dikelola BUMD itu terlalu kecil, Gunawan membenarkan itu.

Sumber : https://sumsel.tribunnews.com/2024/03/14/harga-lapak-pasar-16-ilir-palembang-capai-rp750-juta-pengamat-hitung-sewa-jangan-langsung-25-tahun