PALEMBANG – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melakukan langkah proaktif guna menghadapi tantangan demokrasi di masa depan.

Untuk itu, JPPR akan melakukan upaya untuk penurunan partisipasi pemilih dan penguatan pendidikan politik sejak dini.

Dalam pertemuan tersebut, JPPR menyoroti adanya penurunan jumlah pemilih pemula.

Meski partisipasi pada Pilpres dan Pileg sebelumnya sempat menyentuh angka 86%, terdapat tren penurunan kualitas partisipasi dan kesadaran politik di tingkat lokal.

"Kita melihat ada penurunan yang luar biasa dalam hal antusiasme masyarakat. Evaluasi kami menunjukkan bahwa edukasi harus dimulai dari akar rumput, terutama kelompok pemuda yang akan mendominasi suara di 2029 nanti," ungkap Penasehat JPPR Hasan Pratama Putra SE.

Ada yang berbeda dari strategi JPPR kali ini. Hasan menjelaskan, pendidikan pemilih tidak lagi hanya menyasar mahasiswa atau pelajar SMA, tetapi mulai merambah ke siswa SMP.

Mengingat pada pemilu serentak 2029 mendatang, mereka yang saat ini duduk di bangku SMP sudah memiliki hak pilih sebagai pemilih pemula.

"Kita sudah lakukan di beberapa sekolah. Ada sosialisasi dan edukasi konsisten untuk memutus rantai politik uang yang merusak kualitas demokrasi. Nah, ini kita ingin menggandeng Pemkot Palembang agar sosialisasi ini bisa lebih luas," jelasnya.

Walikota Palembang, Ratu Dewa, menyambut baik inisiatif ini. 

 "Pendidikan politik itu penting agar masyarakat, khususnya pemilih pemula tahu bahwa pilihan mereka berdampak langsung pada layanan publik yang mereka terima sehari-hari. Output dari program ini harus jelas dan terukur," ujar Dewa.

Dengan edukasi ini, sambung Dewa, diharapkan pemilih muda Palembang tidak hanya akan datang ke TPS karena kewajiban, tetapi datang sebagai pemilih cerdas yang paham akan hak dan tanggung jawabnya dalam menentukan masa depan bangsa," pungkasnya.