Kominfo- Wali kota Palembang Drs. H. Ratu Dewa, M.Si., menggelar Rapat koordinasi (Rakor) pertama dalam 21 hari kerja bersama Jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Kamis (03/2025).

Rakor yang berlangsung di ruang Parameswara Setda kota palembang tersebut di hadiri juga oleh Sekretaris Daerah (Sekda) H. Aprizal Hasyim, S.Sos., M.M, Staff Ahli,  Jajaran Kepala Dinas, Camat beserta lurah.

Dalam sambutan pertamanya Wali Kota Palembang menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Opd agar dapat mewujudkan palembang berdaya, sejahtera dan sehat.

Wali Kota juga meminta kepada Camat dan Lurah sebagai garda terdepan harus melakukan pelayan yang baik kepada masyarakat.

Selain itu untuk pelayanan kesehatan wali kota menegaskan agar petugas kesehatan baik yang ada di rumah sakit, puskesmas agar bekerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan, untuk dapat melaksanakan pelayan dengan baik.

"Untuk kepala dinas kesehatan bisa bekerja sama dengan camat dan lurah agar pelayanan kepada masyarakat bisa terpenuhi dengan sebaik mungkin", jelas Ratu Dewa.

Menanggapi hal tersebut kepala Dinas Kesehatan Dr. Hj. Fenty Aprina, M. Kes., Sp. KKLP menjelaskan telah membuat beberapa program kesehatan diantaranya 'Gerakan Bersama Atasi Gawat Darurat dengan Ambulance VVIP' (Gebrak Bari). Yakni Apabila masyarakat membutuhkan bantuan bisa langsung menghubungi ke layanan gratis darurat palembang care quick response bersama public safety centre 119.

Ia juga menjelaskan nantinya akan ada layanan kesehatan gratis hanya dengan menggunakan ktp lounching tanggal 2 april.

"Nantinya masyarakat bisa berobat gratis dengan hanya menggunakan KTP, nanti kita lounching tanggal 2 April 2025", kata Fenty.

Selain layanan kesehatan kedepan akan ada juga program Geliz (Gerakan Literasi Zakat, Infaq dan Sedekah), yang sasarannya akan ke sekolah - sekolah dan hasilnya akan diserahkan kepada Baznas, yang mana program tersebut akan lounching tanggl 20 maret 2025 dan kedepan nantinya akan ada juga program Dinas perkimtan yakni gratis layanan bedah rumah tidak layak huni.