Pemerintah Kota Palembang terus mempercepat upaya penanganan banjir melalui revitalisasi Sungai Bendung, salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu mengurangi potensi genangan di sejumlah kawasan rawan banjir.

Menjelang dimulainya pekerjaan fisik, berbagai persiapan terus dimatangkan melalui koordinasi lintas instansi agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai target.

Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Progres dan Penyelesaian Kendala Pengendalian Banjir Sungai Bendung yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Palembang, Drs. Kgs. H. Sulaiman Amin, di Ruang Rapat Musi Bapperida, Senin (20/7/2026).

Rapat ini menjadi bagian penting dari tahapan persiapan revitalisasi Sungai Bendung yang akan dilaksanakan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII.

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA), para Camat Ilir Timur I, Ilir Timur III, Kemuning, serta lurah di wilayah yang terdampak langsung oleh proyek.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Palembang, Drs. Kgs. H. Sulaiman Amin, mengatakan rapat difokuskan untuk mengevaluasi progres persiapan sekaligus menyelesaikan berbagai kendala yang masih dihadapi, khususnya terkait administrasi, pendataan, serta koordinasi teknis di lapangan.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah bersama instansi vertikal terus membangun sinergi agar setiap tahapan proyek dapat diselesaikan tepat waktu sebelum pekerjaan fisik dimulai.

"Dalam proses ini, kami terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk BPN. Kami juga mendapat dukungan penuh dari para camat dan lurah agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai rencana," ujar Sulaiman Amin.

Ia menegaskan, revitalisasi Sungai Bendung merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Palembang dalam mendukung sistem pengendalian banjir yang lebih efektif. Karena itu, keberhasilan proyek tersebut tidak hanya bergantung pada koordinasi pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat